Komisioner KIP Menyesalkan Sebagian Daerah Kurang Aktif Memperbarui Data Warga

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau Lendong menyatakan, pemda menjadi pihak yang menentukan dalam memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran.
Hal ini karena pembaruan data masyarakat miskin dan rentan menjadi tugas dan tanggung jawab pemda.
“Namun, sejauh pengamatan saya, hampir separuh dari pemda kurang aktif meng-up date data. Nah ini kan disayangkan. Padahal sekarang ini kan kita sedang menghadapi pandemi. Kalau pembaruan tidak dilakukan, masyarakat miskin yang terdampak, tidak akan mendapat bantuan,” kata Romanus, di Jakarta (24/05).
Dia mengingatkan semua pihak, bahwa negara ini bekerja untuk mereka yang miskin dan rentan.
Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, Romanus mengatakan bahwa, negara harus hadir terutama kepada mereka yang terdampak bencana.
“Ini prinsip-prinsip welfare state. Di mana, negara di manapun, bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Di lain pihak, Romanus, juga menyatakan apresiasi terhadap semua pihak terkait yang tidak mengenal waktu, siang dan malam, dan kurang tidur bekerja mendistribusikan bansos.
“Ada mereka yang bekerja siang dan malam, dan kurang tidur bekerja mendistribusikan bansos. Saya yakin mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan ikhlas. Namun karena ada berita-berita yang menyebutkan bansos salah sasaran, bisa mengganggu pengabdian mereka,” katanya.
Pembaruan data warga miskin dan rentan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo
- Istana Bantah Anggaran Pendidikan Kena Efisiensi, KIP & Beasiswa Tak Terdampak
- Luhut Blak-blakan soal Bansos Rp 500 Triliun yang Selama Ini Tak Tepat Sasaran
- Mensos Gus Ipul Nilai Kakek Prabowo Sangat Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
- Pertamina & KIP Gelar Bimtek, Tingkatkan Tata Kelola Informasi Publik
- Monev KIP 2024: Pemprov Kaltim Raih Predikat Informatif 5 Kali Berturut-turut