Komisioner Kompolnas tak Kompak

jpnn.com - JAKARTA - Para Komisioner Kompolnas ternyata memiliki sikap yang berbeda terkait usulan calon Kapolri.
Bila, Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman pada Selasa lalu (10/2) menyebut bahwa calon Kapolri bertambah dua orang, namun kemarin (11/2) Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan justru membantahnya.
Menurut Edi Hasibuan, hingga saat ini belum ada penambahan jumlah calon Kapolri. Sebab, sebenarnya penambahan usulan Calon Kapolri itu harus mendapatkan istruksi dari Presiden Jokowi.
"Mekanismenya, presiden minta ada calon lain. Baru kemudian, Kompolnas mencari dan mengusulkan kembali. Namun, sekarang itu belum ada instruksi tersebut dari presiden," jelasnya kemarin.
Dengan begitu, sebenarnya yang paling penting adalah keputusan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Alangkah baik, bila Presiden secepatnya memberikan keputusan untuk masalah tersebut. "Butuh kepastian siapa Kapolrinya atau malah justru apa membutuhkan usulan lagi," ujarnya.
Kondisi mengambang seperti ini, sebenarnya disadari atau tidak tetap Polri yang menjadi korban. Polri menjadi obyek tarik menarik kepentingan politik dari semuanya, baik Presiden Jokowi, petinggi Polri hingga KPK.
"Kalau Presiden Jokowi terus menunggu, masalah KPK-Polri akan terus bertambah tingkat kerumitannya," tuturnya.
Buktinya, laporan terhadap pimpinan KPK, penyidik dan semua pegawai Komisi Anti Rasuah tersebut terus mengalir, kendati proses praperadilan sedang berjalan. Posisi menunggu Presiden juga tidak membuat konflik mereda.
"Dengan demikian, diharapkan Presiden Jokowi tidak bisa lagi menggantungkan pada praperadilan yang masih berlangsung," terangnya. (idr/dyn)
JAKARTA - Para Komisioner Kompolnas ternyata memiliki sikap yang berbeda terkait usulan calon Kapolri. Bila, Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?
- Perpres Kantor Komunikasi Kepresidenan Digugat ke MA, Ini 4 Pasal yang Dipersoalkan
- Menjelang Mukernas dan Pelantikan, PP ISNU Gelar Fun Walk Serta Go Green di CFD Thamrin
- KPPI 2025 Siap Digelar, PENEMU Dorong Perempuan Ambil Peran Strategis
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- OTT Dugaan Politik Uang PSU Pilkada Serang, Bawaslu Sita Barbuk Uang & HP