Komisioner KPU Evi Novida Mengaku Tak Kenal dengan Harun Masiku
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengaku tidak pernah mengenal tersangka kasus penyuapan terhadap koleganya, Harun Masiku.
Hal ini disampaikan Evi setelah diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (26/2).
"Enggak ada (komunikasi dengan Wahyu terkait Harun). Kalau terkait itu kan tentu apa yang disampaikan dalam surat saja," kata Evi.
Mengenai pemeriksaan kali ini, Evi mengaku hanya melengkapi keterangan pada pemeriksaan sebelumnya. Evi sebelumnya sempat diperiksa KPK dalam kasus yang sama pada 24 Januari 2020.
"Lanjutan yang untuk tambahan, ya, keterangan tambahan. Jadi, apa yang dimintakan ini lebih kepada pendalaman terkait perolehan suara, dan dengan penetapan calon terpilih," ujar Evi.
Saat pemeriksaan di KPK, Evi mengaku sempat bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Evi menyebut, dirinya sempat berbincang dengan Hasto.
"Ya, saya lihat. Ya, ngobrol biasa saja lah," kata Evi.
Seperti diketahui, KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya diamankan terpisah pada Rabu (8/1). Sehari kemudian, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR Fraksi PDIP. Sejumlah barang bukti diamankan, di antaranya uang senilai Rp 400 juta. (tan/jpnn)
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengaku tidak pernah mengenal tersangka kasus penyuapan terhadap koleganya, Harun Masiku.
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun