Komisioner KPU Ingatkan Jangan Ganggu Proses Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menduga wacana pemangkasan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada di Kabupaten Bangli, (Bali), Muratara (Sumatera Selatan) dan Provinsi Bengkulu, dikarenakan daerah tersebut diperkenankan mencairkan anggaran pilkada secara bertahap.

“Kalau (pencairan, red) bertahap, ini dugaan, bisa saja itu kemudian dijadikan alat kalau ada yang setuju atau tidak setuju terhadap kelancaran pelaksanaan pikada untuk mengganggu. Tapi saya tidak berkesimpulan pemotongan anggaran ini dianggap mengganggu. Cuma bisa saja itu memang digunakan sebagai alat untuk bisa mengganggu,” ujar Arief, Selasa (22/9).

Meski begitu, Arief mengaku sampai sejauh ini masih tetap berpikir positif. Pemangkasan anggaran kemungkinan dilakukan karena anggaran ketiga pemda tersebut sangat terbatas.

“Tapi kalau memang mau memangkas, teliti lebih detail apakah akan mengganggu tahapan atau tidak. Sampai saat ini laporan yang saya peroleh baru di ketiga daerah tersebut (muncul wacana pemangkasan anggaran pilkada,red). Untuk daerah lain saya belum tahu. Ya kalau laporan lisan ada-lah, tapi belum aktual,” ujarnya.

Lebih jauh, Arief menjelaskan, ketika pencairan anggaran dilakukan secara bertahap, maka kemungkinan permintaan penghitungan ulang jumlah anggaran yang sebelumnya telah disepakati pada NPHD, akan mencuat.

“Jadi sekarang ini kan mau pencairan anggaran. Nah ketika mau dicairkan, mekanisme di beberapa pihak berbeda-beda,” katanya.

Karena itu, lanjut Arief, ada yang menyampaikan bahwa ini harus dikoreksi lagi. Pihaknya menyampaikan kepada rekan-rekannya agar harus berpedoman dengan NPHD yang sudah disepakati, bahkan sudah ditandatangani.

“Itulah yang harus dibiayai. Kalau memang mau dikoreksi, tidak bisa dilakukan koreksi sepihak,” ujar Arief.(gir/jpnn)