Komisioner Puncak Diduga Terafiliasi OPM, Ketua Bawaslu Dinilai Mainkan Belah Bambu

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dinilai melakukan politik belah bambu menyangkut dugaan komisioner Bawaslu Puncak, GT, terafiliasi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Sebab, sudah secara terbuka menyebut GT tidak seperti yang disangkakan, padahal proses klarifikasi belum tuntas.
"Mengapa Ketua Bawaslu RI sudah amat sangat yakin bahwa GT tidak terafiliasi kelompok separatis hanya bermodalkan surat balasan Polri? Padahal, Bawaslu RI juga bersurat kepada BIN dan Bawaslu Papua Tengah untuk mengklarifikasi isu tersebut. Ini artinya Ketua Bawaslu RI menerapkan politik belah bambu," kata Direktur Merah Putih Strategic Institute (MPSI) Noer Azhari dalam keterangannya, Senin (18/9).
Diketahui, GT diadukan masyarakat kepada Bawaslu Papua Tengah, 4 Agustus 2023, lantaran diduga terafiliasi OPM.
Kala itu, GT masih mengikuti tahapan seleksi calon anggota Bawaslu Puncak dan masuk 6 besar.
Kendati demikian, GT tetap mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
Ia bahkan turut dilantik bersama 1.911 komisioner Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia terpilih, 19 Agustus 2023.
Seiring viralnya isu ini, Bawaslu RI pada 30 Agustus 2023 lantas bersurat kepada Polri dan BIN untuk meminta klarifikasi.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dinilai melakukan politik belah bambu
- Begini Kebiadaban OPM terhadap Guru Honorer dan Nakes di Yahukimo
- Bupati Yahukimo Tegaskan Guru & Nakes di Anggruk bukan Anggota TNI-Polri
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu di Lokasi PSU