Komite Akan Awasi Penempatan Jabatan

jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar merasa yakin, materi yang ada di Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan mengurangi intervensi politisi, termasuk para menteri, ke dalam birokrasi.

Dengan demikian, nantinya tidak terjadi lagi bias politik dalam manajemen kepegawaian, terutama rekrutmen dan promosi jabatan.

"Dalam manajemen kepegawaian diperlukan adanya kontrol, yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN akan memastikan bahwa  promosi jabatan akan berjalan sesuai sistem merit, sistem rekrutmen dan promosi terhindar dari KKN  serta politisasi,” ujar Azwar Abubakar dalam rapat panja RUU ASN Komisi II DPR RI, Rabu (16/10).

Ditambahkan, ada tujuh substansi utama dalam RUU ASN yang membedakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Antara lain rekrutmen, pengembangan pegawai, penempatan dalam jabatan atau promosi, kompensasi atau kesejahteraan, manajemen kinerja, penegakan disiplin dan etika, serta pensiun.

Azwar menambahkan, dalam membersihkan birokrasi diperlukan tahapan-tahapan dan peralatan yang tepat. “Mau membersihkan pasar daging yang kotor, harus disiram dulu pakai air. Tidak bisa pakai sapu biasa,” tuturnya memberi perumpamaan upaya perbaikan birokrasi.

Menurutnya, perubahan demi perubahan akan dilakukan secara signifikan. Namun ada batasannya bila sudah dianggap melebihi kapasitas.

“Seperti mainan anak-anak yang disusun satu per satu itu, kita usahakan agar balok yang disusun itu bisa tinggi menjulang. Tapi ada titik di mana kalau sudah goyang, jangan ditambahkan lagi baloknya,” imbuh menteri asal Aceh ini. (esy/jpnn)