Komite Etik Dinilai Lemahkan KPK

JAKARTA - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menyatakan, kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus dikritisi, tapi bukan untuk dibubarkan. Berbagai upaya pembubaran KPK, menurut Febri, harus dilawan karena wacana pembubaran sama artinya mendukung suburnya korupsi di Indonesia.

“Kinerja pimpinan KPK memang harus dikritisi tapi kritisi itu bukan untuk membubarkan KPK. Wacana pembubaran KPK harus dilawan karena wacana itu mendukung suburnya korupsi," tegas Febri Diansyah, dalam diskusi bertema "Haramkah mengkritisi KPK?” di press room DPR,  Senayan Jakarta, Kamis (6/10).

Kuatnya wacana bubarkan KPK saat ini, lanjut Febri, bersamaan dengan adanya sejumlah kader partai di DPR dipanggil KPK, lalu KPK diserang. "Kalau tidak puas dengan KPK saat ini, Komisi III DPR bisa membahas undang-undangnya bagaimana KPK ke depan," imbuhnya. Bagi ICW, kata Febri, wewenang KPK harus diperluas misalnya bisa menangani kehutanan, pertambangan, pengemplang pajak yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah.

Dalam diskusi yang sama, Direktur Setara Institute, Hendardi mengatakan, pada prinsipnya semua ingin memperbaiki dan memperkuat KPK. Dan, itu tidak saja dilakukan dengan membela, tapi juga mengkritik.