Komite Etik KPK Khawatir Nazaruddin Bakal Diracun
Kamis, 11 Agustus 2011 – 06:16 WIB
JAKARTA - Ada yang mengejutkan dari pernyataan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua mengaku khawatir terhadap nasib Muhammad Nazaruddin yang bisa sama dengan nasib Koordinator Kontras Munir yang tewas diracun di pesawat. Hehamahua mengatakan hal tersebut merujuk pada langkah Komite Etik yang mendasarkan pemeriksaan atas pengakuan Nazaruddin dalam pemberitaan media massa tentang tudingan Nazaruddin. Memang, kata dia, Nazaruddin merupakan saksi kunci dalam kasus korupsi yang sedang membelit internal KPK saat ini.
Makanya Hehamahua mengatakan, Komite Etik bekerja tanpa menunggu kepulangan tersangka dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Nazaruddin.
Baca Juga:
“Komite Etik akan bekerja tanpa menunggu Nazaruddin pulang ke Indonesia. Karena siapa tahu Nazaruddin juga di-Munir-kan. Hal itu bukan tidak mungkin. Tentu bukan dilakukan oleh Tim Gabungan atau Interpol yang menangkap dan mengawal membawanya pulang ke Indonesia. Tapi kekhawatiran mendapat perlakuan yang sama, seperti Munir (aktivis HAM, red) yang diracun hingga tewas oleh pihak lain, tetap ada. Salah-salah malah tim penjemput bisa juga di-Munir-kan. Karena para penjemput sebanyak enam orang dari KPK merupakan orang kredibel,” ungkap Abdullah Hehamahua kepada wartawan di gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/8) sore.
Baca Juga:
JAKARTA - Ada yang mengejutkan dari pernyataan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua mengaku
BERITA TERKAIT
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi