Komite I DPD Bersama 3 Asosiasi Ini Bahas Kendala Pemda di Masa Pandemi
jpnn.com, JAKARTA - Komite I DPD menggelar rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung DPD, Jakarta, Senin (20/9).
Pertemuan tersebut membahas penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19.
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi berharap strategi pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terus diupayakan dengan menerbitkan regulasi kebijakan untuk mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi selama pandemi.
Dia juga menyampaikan, menurunnya pelayanan administrasi pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pelayanan publik, membuat pemerintah untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Begitu pula dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang sangat terdampak oleh pandemi.
“Kondisi tersebut memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan di luar kondisi normal selama masa darurat bencana," kata Fachrul.
Dia berharap pemda sebagai ujung tombak layanan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan situasi berat yang dihadapi 2-3 bulan ke belakang dengan menggunakan dua metode prediktif dan kolaboratif diharapkan mampu untuk memulihkan keadaan.
Sejumlah persoalan yang menjadi kendala Pemda di masa pandemi mengemuka saat rapat dengar pendapat antara Komite I DPD dengan APPSI, APKASI dan APEKSI.
- Al Hidayat Samsu: Pemberian Kewenangan Kepada Perguruan Tinggi Mengelola Tambang Akan Membebani Dunia Akademik
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo
- Banyak Honorer Teknis dan GTT Diabaikan Pemda, Bagaimana Non-ASN Bisa Tuntas
- Tinjau Pembangunan IKN Bersama Pimpinan MPR, Senator NTT Abraham Paul Liyanto: Membanggakan