Komite I DPD Bersama 3 Asosiasi Ini Bahas Kendala Pemda di Masa Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Komite I DPD menggelar rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung DPD, Jakarta, Senin (20/9).
Pertemuan tersebut membahas penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19.
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi berharap strategi pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terus diupayakan dengan menerbitkan regulasi kebijakan untuk mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi selama pandemi.
Dia juga menyampaikan, menurunnya pelayanan administrasi pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pelayanan publik, membuat pemerintah untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Begitu pula dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang sangat terdampak oleh pandemi.
“Kondisi tersebut memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan di luar kondisi normal selama masa darurat bencana," kata Fachrul.
Dia berharap pemda sebagai ujung tombak layanan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan situasi berat yang dihadapi 2-3 bulan ke belakang dengan menggunakan dua metode prediktif dan kolaboratif diharapkan mampu untuk memulihkan keadaan.
Sejumlah persoalan yang menjadi kendala Pemda di masa pandemi mengemuka saat rapat dengar pendapat antara Komite I DPD dengan APPSI, APKASI dan APEKSI.
- Pemda Belum Mengajukan Usulan Penetapan NIP CPNS & PPPK 2024, BKN Akan Lakukan Ini
- Gubernur Pramono Bebaskan PBB, Senator Fahira Idris: Kado Indah untuk Warga Jakarta
- Waka MPR Dorong Pemda Proaktif Sosialisasikan Persyaratan SPMB 2025 Secara Masif
- Peringati Hari Raya Idulfitri 1446 H, Sultan: Mari Kita Saling Memaafkan dan Mendukung Dalam Pengabdian
- TB Hasanuddin Minta Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Ditangguhkan, Ini Alasannya
- Pemerintah Pusat Janjikan Tipping Fee PLTSa Tak Lagi Jadi Beban Pemda