Komite II DPD Dorong Pemerintah Bangkitkan Industri Rotan

jpnn.com, JAKARTA - Larangan ekspor bahan baku rotan yang dahulu terdapat pada Permendag No. 35 tahun 2011 memunculkan fakta bahwa proteksi yang diberikan untuk memajukan industri mebel dan kerajinan rotan menimbulkan banyak kerugian.

Terutama bagi para pelaku rotan. Walaupun Permendag 35/2011 telah dicabut tapi dampaknya masih dirasakan oleh para pelaku rotan sampai sekarang.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU ) Komite II DPD RI dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Industri Agro, Dirjen Pengelola Hutan Produksi Lestari, Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO),dan Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) di Komplek Parlemen Senayan, Senin (18/09).

Pada kesempatan tersebut, I Kadek Arimbawa selaku pimpinan rapat menyayangkan kelesuan terhadap industri rotan.

Padahal Indonesia adalah penghasil rotan terbesar di seluruh dunia.

Indonesia boleh berbangga karena berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sekitar 85 persen bahan baku rotan dihasilkan dari Indonesia dan sisanya sebesar 15 persen dihasilkan oleh Filipina, Vietnam dan negara Asia lainnya.

Kelesuan tersebut dipicu salah satunya karena tidak adanya langkah strategis pemerintah dalam menjamin kelangsungan produksi rotan.

“Kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan yang pada awalnya berdampak positif, ditandai dengan meningkatnya ekspor rotan pada tahun 2012-2013, kembali mengalami penurunan pada tahun 2014-2015. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan langkah strategis pemerintah dalam menjamin kelangsungan produksi dan penjualan rotan ke petani sehingga petani tidak berminat untuk menjual rotan karena harga rotan sudah tidak menarik lagi,” jelas Kadek.