Komite I DPD RI: Anggaran Pilkada Serentak Jangan Membebani APBD
Jumat, 15 November 2019 – 07:58 WIB
Sedangkan E-rekap sebagai solusi hendakanya tetap harus dipertimbangkan jenis teknologi yang digunakan, ketersediaan SDM, dan anggaran yang digunakan, dan penggunaan e-KTP.
“Kita berharap Pilkada 2020 ini merupakan Pilkada yang berkualitas dengan penyelenggara yang juga independen”.(adv/fri/jpnn)
Sembilan kabupaten di NTT yang menggelar Pilkada 2020 merasakan anggaran Pilkada yang dibebankan dari APBD cukup menguras kas daerah.
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Anggota DPD RI Jatim Lia Istifhama Bersilaturahmi dan Serap Aspirasi di Ponpes Al-Hakimy Pasuruan
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemprov Jateng Raih Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah