Komite I DPD RI Mendalami Isu Strategis Otonomi Daerah

Komite I DPD RI Mendalami Isu Strategis Otonomi Daerah
Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) Robert Endi Jaweng di ruang Rapat Komite I DPD RI, Rabu (16/10). Foto: Humas DPD RI

Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan yang hadir pada acara tersebut mengatakan isu-isu strategis otonomi daerah selama era reformasi antara lain tarik menarik kewenangan pusat-daerah dan antar daerah, pemekaran daerah, masalah pilkada, fungsionalisasi DPRD, perda dan perkada, otonomi desa, digitalisasi pemda.

“DPD RI bisa memilih salah satu isu untuk didalami, misalnya pilkada yang banyak masalah seperti korupsi kepala daerah, saat ini banyak kepala daerah yang terkena korupsi,” terangnya.

Sedangkan Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berpandangan isu-isu besar otonomi khusus/istimewa masih terdapat berbagai masalah antara lain Papua dan Papua Barat, DKI Jakarta, Aceh, DI Yogyakarta, dan daerah -daerah yang mendambakan otsus.

“Di Papua dan Papua Barat dinamikanya adalah pengelolaan pemda kurang efektif, dana otsus berakhir tahun 2021, marjinalisasi dan diskriminasi terhadap OAP (Orang Asli Papua), pembangunan papua kurang berhasil di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, dan lemahnya pengawasan otsus,” terangnya.(adv/jpnn)

Komite I DPD RI mendalami isu strategis otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah untuk memajukan daerah dengan cara sinkronisasi dan mengharmonisasi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News