Komite I DPD RI Mendalami Isu Strategis Otonomi Daerah

Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan yang hadir pada acara tersebut mengatakan isu-isu strategis otonomi daerah selama era reformasi antara lain tarik menarik kewenangan pusat-daerah dan antar daerah, pemekaran daerah, masalah pilkada, fungsionalisasi DPRD, perda dan perkada, otonomi desa, digitalisasi pemda.
“DPD RI bisa memilih salah satu isu untuk didalami, misalnya pilkada yang banyak masalah seperti korupsi kepala daerah, saat ini banyak kepala daerah yang terkena korupsi,” terangnya.
Sedangkan Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berpandangan isu-isu besar otonomi khusus/istimewa masih terdapat berbagai masalah antara lain Papua dan Papua Barat, DKI Jakarta, Aceh, DI Yogyakarta, dan daerah -daerah yang mendambakan otsus.
“Di Papua dan Papua Barat dinamikanya adalah pengelolaan pemda kurang efektif, dana otsus berakhir tahun 2021, marjinalisasi dan diskriminasi terhadap OAP (Orang Asli Papua), pembangunan papua kurang berhasil di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, dan lemahnya pengawasan otsus,” terangnya.(adv/jpnn)
Komite I DPD RI mendalami isu strategis otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah untuk memajukan daerah dengan cara sinkronisasi dan mengharmonisasi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia
- Terima Gubernur Provinsi Tomsk Rusia, Sultan Bahas Kerja Sama di Bidang Riset Hingga Sister City
- Sultan Minta Pelindo II Atasi Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai dengan Skala Penuh
- Gubernur Pramono Bebaskan PBB, Senator Fahira Idris: Kado Indah untuk Warga Jakarta