Komite II DPD RI Jembatani Persoalan PT Inhutani V dengan PT PML

jpnn.com, JAKARTA - Komite II DPD RI menindaklanjuti aspirasi masyarakat Lampung terkait perjanjian kerja antara PT Inhutani V dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML). Berdasarkan hasil reses DPD RI pada masa sidang III yang lalu, ada beberapa permasalahan yang telah ditampung.

“Pertama, pengelolaan kawasan hutan di register 18, 42, dan 44 seluas 56.547 hektare. Di mana pengelolaannya tidak sesuai dengan sebagaimana peruntukkannya. Bahkan ada konflik pemanfaatan lahan di lahan PT Inhutani V dengan masyarakat,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (25/6).

Hasan Basri menambahkan bahwa areal garapan petani yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial. Artinya tanaman yang ditanam tidak sesuai dengan jenis komoditi yang ditanam.

“Temuan BPK terhadap pemeriksaan PT Inhutani V tentang kerja sama pengelolaan hutan dengan PT PML. Di mana kerja sama itu tidak menguntungkan bagi PT Inhutani V,” kata senator asal Kalimantan Utara itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menilai areal lahan yang seluas 56.547 hektare tersebut sangat memprihatinkan. Dirinya melihat kondisi di lapangan campur aduk kepemilikannya.

“Ada satu orang yang mempunyai lahan seribu hektare dan seterusnya. Ini sangat mengkhawatirkan,” tuturnya.

Menurut Bustami, apabila lahan bisa dimanfaatkan secara maksimal akan teratasi ketahanan pangan Indonesia.