Komite III DPD Prihatin Dugaan Korupsi Mensos Juliari Batubara
Desak Optimalisasi Transparansi Bantuan Sosial
![Komite III DPD Prihatin Dugaan Korupsi Mensos Juliari Batubara](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/12/08/ketua-komite-iii-dpd-sylviana-murni-tiga-dari-kanan-foto-51.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni dan seluruh anggota komite menyatakan keprihatinannya atas penetapan status tersangka korupsi kepada Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.
"Kenyataan ini sangat mengejutkan dan menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui alat kelengkapanya Komite III yang merupakan mitra kerjanya," ungkap Sylviana di Jakarta, Selasa (8/12).
Menurut Sylviana, ada dua hal yang patut disesalkan dari kasus yang diduga dilakukan Mensos Juliari Batubara itu.
Pertama, katanya, dugaan korupsi bansos dilakukan oleh Mensos Juliari di tengah masyarakat yang sedang menderita akibat Covid-19.
Dia menegaskan, lumpuhnya kapasitas ekonomi sosial masyarakat, menjadi makin berat bebannya dengan kasus korupsi tersebut.
Kedua, lanjut dia, korupsi bansos memiliki efek berbahaya bagi negara, khususnya menyangkut kepercayaan publik.
Menurutnya, memulihkan kondisi tersebut tidak mudah sehingga perlu penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk itu.
Senator Dapil DKI Jakarta ini berpendapat sebaiknya penindakan korupsi bansos Mensos Juliari P Batubara harus dijadikan momentum optimalisasi transparansi bansos.
Sylviana menyesalkan dugaan korupsi terkait bansos yang diduga dilakukan Mensos Juliari Batubara terjadi di tengah masyarakat yang sedang menderita akibat Covid-19.
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut