Komite III DPD Prihatin Dugaan Korupsi Mensos Juliari Batubara

Menurut dia, berdasar hasil pengawasan yang dilakukan anggota Komite III DPD RI di 34 provinsi terhadap distribusi bansos, ditemukan kasus-kasus dugaan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat di masa pandemi Covid-19.

Sylviana menjelaskan ketidaktepatan tersebut diduga akibat masalah transparansi, khususnya berkaitan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dijadikan sebagai basis data penerima manfaat. 

Lebih lanjut Sylviana menyatakan bahwa ditemukan pula dugaan penerima manfaat bantuan sosial adalah orang-orang di sekitar pemegang kekuasaan di daerah. Mulai dari kekuasaan terkecil di desa.

Nah, ia menegaskan, dengan kata lain kasus dugaan korupsi bansos bisa dibilang puncak gunung es dari persoalan transparansi, termasuk pula akuntabilitas dalam distribusinya selama ini. 

Karena itu, Sylvina mengatakan ke depan perlu dilakukan pembenahan transparansi di Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurutnya, pembenahan itu harus dimulai dari perluasan akses informasi yang melibatkan kontrol para pemangku kepentingan. 

"Selama ini, Komite III DPD RI memandang  sengkarut distribusi bansos dipicu pula oleh keterbatasan akses informasi. Ini harus dibenahi," ungkapnya.

Menurut Sylviana, wajib dibangun sistem yang terpadu yang mampu memperkecil peluang korupsi.