Komite III DPD RI Dukung Moratorium UN
Apalagi sekarang sedang digalakkan UN berbasis komputer (UNBK). Menurut Hardi, UNBK justru membuat proses UN semakin kompleks. Semakin banyak pihak yang harus terlibat.
Jika sebelumnya pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan, kini PLN pun harus ikut campur. Yaitu dengan menjaga agar listrik tetap menyala ketika UN berlangsung.
"Padahal, masih ada tempat yang tidak ada komputer dan tidak ada listrik. Kemarin di Tanjungpinang, genset harus terjaga semua karena takut listrik mati ketika UN," tuturnya.
Selain itu, hasil UN juga kemudian tidak dipercaya oleh pemerintah. Ini terbukti dari diabaikannya hasil UN dalam proses pendaftaran di perguruan tinggi.
"Mereka harus tes lagi. Harusnya kan otomatis kalau memang UN itu dianggap baik," ujarnya. (ceu)
JPNN.com - Ujian Nasional (UN) tetap diberlakukan tahun ini. Namun demikian, Komite III DPD RI lebih memilih untuk melakukan moratorium UN.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Eddy-Riezky Komitmen Hapus Pungli dan Hadirkan 'Satu Desa 5 Sarjana' di Sumsel
- Adaro Donasikan Paket Seragam Sekolah Senilai Rp 2,4 Miliar untuk Anak Kurang Mampu
- Mendikdasmen Belanja Masalah, Seluruh Guru di Indonesia Wajib Tahu, Ada soal Sertifikasi
- Arasoft Dorong Digitalisasi Pendidikan di Indonesia
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Dorong Pengembangan SDM, Jawa Satu Power Bangun Gedung Sekolah untuk SDN Cimalaya 7