Komite III DPD RI Dukung Moratorium UN

Apalagi sekarang sedang digalakkan UN berbasis komputer (UNBK). Menurut Hardi, UNBK justru membuat proses UN semakin kompleks. Semakin banyak pihak yang harus terlibat.
Jika sebelumnya pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan, kini PLN pun harus ikut campur. Yaitu dengan menjaga agar listrik tetap menyala ketika UN berlangsung.
"Padahal, masih ada tempat yang tidak ada komputer dan tidak ada listrik. Kemarin di Tanjungpinang, genset harus terjaga semua karena takut listrik mati ketika UN," tuturnya.
Selain itu, hasil UN juga kemudian tidak dipercaya oleh pemerintah. Ini terbukti dari diabaikannya hasil UN dalam proses pendaftaran di perguruan tinggi.
"Mereka harus tes lagi. Harusnya kan otomatis kalau memang UN itu dianggap baik," ujarnya. (ceu)
JPNN.com - Ujian Nasional (UN) tetap diberlakukan tahun ini. Namun demikian, Komite III DPD RI lebih memilih untuk melakukan moratorium UN.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gubernur Pramono Bebaskan PBB, Senator Fahira Idris: Kado Indah untuk Warga Jakarta
- Peringati Hari Raya Idulfitri 1446 H, Sultan: Mari Kita Saling Memaafkan dan Mendukung Dalam Pengabdian
- Algonova Bantu Asah Keterampilan Anak-anak Sejak Dini
- Waka MPR Ibas Berharap Sekolah Rakyat Dibangun di Pacitan, Minta Bupati Siapkan Lahan
- Wakil Ketua MPR Minta Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Dipersiapkan dengan Baik
- Kemnaker dan Kemendikdasmen Teken MoU Sinkronisasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan