Komite Sekolah Harus Cegah Pungli
Senin, 01 Oktober 2012 – 13:53 WIB

Komite Sekolah Harus Cegah Pungli
MAKASSAR - Komite sekolah tidak hanya menjadi lembaga pelengkap organisasi manajemen di sekolah. Institusi yang banyak direkrut dari orang tua siswa itu memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung proses pendidikan di sekolah. Dia menjelaskan, di beberapa sekolah, praktik pungutan liar (pungli) kerap dilakukan dengan mengatasnamakan komite sekolah. Pasalnya, kata dia, komite sekolah memiliki peran dalam memberi persetujuan dibolehkannya pungutan di dalam sekolah. Hanya saja, Komite Sekolah tentu harus memperhatikan aspek-aspek penting yang mendasari pungutan itu. Selain pungli, kata Syahrir, hal penting lain yang harus diperhatikan Komite sekolah adalah bisa mengawasi dengan baik jalannya penyaluran dana Bos.
Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Makassar, Syahrir Badaruddin mengungkapkan hal itu dalam workshop Komite SMK Negeri 7 Makassar di Hotel Singgasana, Minggu (30/9). Syahrir menjadi pembicara dalam workshop peningkatan mutu dan kualitas komite sekolah, di depan para komite SMK 7 Makassar, bersama anggota Dewan Pendidikan Makassar lainnya, Basri Nganring.
"Salah satu hal penting untuk diperhatikan para komite sekolah adalah, perannya dalam menjaga terjadinya praktek pungutan liar yang selalu dipermasalahkan di berbagai sekolah," kata Syahrir.
Baca Juga:
MAKASSAR - Komite sekolah tidak hanya menjadi lembaga pelengkap organisasi manajemen di sekolah. Institusi yang banyak direkrut dari orang tua siswa
BERITA TERKAIT
- Kompetisi Inovasi Teknologi Elektro Trisakti Cup 2025 Targetkan Siswa SMA Sederajat
- ITS Gandeng Ganesha Menyosialisasikan Penerimaan Mahasiswa Baru FTSPK
- Pesantren 1.000 Cahaya, Misi Pendidikan Ramadan untuk Anak Yatim dan Disabilitas
- Pemprov Jabar Bakal Tebus 335.109 Ijazah Siswa Menunggak Uang Sekolah, Duitnya Rp 1,3 T
- Ruang Pintar PNM Perluas Akses Pemberdayaan Ibu dan Anak
- BINUS University Kukuhkan 7 Guru Besar Sekaligus di Awal 2025