Komitmen Indonesia Dalam Kebijakan Perubahan Iklim

jpnn.com - RANCANGAN Undang Undang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), telah disahkan menjadi Undang-undang.

Pengesahan yang relatif cepat ini, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah global, yakni mengantisipasi dampak perubahan iklim. Terdapat keterkaitan yang erat antara perubahan iklim dengan kehidupan umat dalam aktivitasnya, serta dihasilkannya emisi gas rumah kaca (GRK), dan dampaknya.

''Ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia, dan kepemimpinan Indonesia menjadi bagian penting dalam menghasilkan Bali Road Map pada COP 13 2007 dan terus menjadi pijakan COP 20 di Lima, Peru sampai ke COP 21 Paris tahun 2015 yang menghasilkan Persetujuan Paris,'' jelas Menteri LHK Siti Nurbaya.

Orientasinya untuk meningkatkan upaya-upaya percepatan penanganan berbagai dampak perubahan iklim sebagai ancaman menjadi peluang dan manfaat bagi manusia di planet bumi.

Dalam upaya dan untuk penanganan atas perubahan iklim, maka negara-negara bersatu di bawah Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, guna menemukan jalan terbaik dan kompromi-kompromi dalam berbagi peran dan kewajiban.

Mitigasi dan adaptasi merupakan dua aspek kegiatan yang digunakan sebagai instrumen utama dalam menangani dampak-dampak perubahan iklim. Keberhasilan implementasi dua instrunmen utama tersebut sangat tergantung kepada dukungan pendanaan peningkatan kapasitas, teknologi dan transparansi dalam rangka tata kelola yang berkelanjutan.

Sejalan dengan ketentuan Persetujuan Paris, NDC Indonesia juga perlu ditetapkan secara berkala. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan menjadi 41 persen jika ada kerja sama internasional pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan dan pertanian, energi termasuk transportasi, dan proses industri dan penggunaan produk serta limbah.

''Dalam penerapannya, pengejawantahan isi Persetujuan Paris dapat dilakukan pada tingkat individu, lembaga  juga negara,'' kata Menteri Siti.