Komitmen Pemda Belum Jelas

"Ada beberapa rencana yang sudah kami tetapkan. Salah satunya, penentuan produk atau komoditas serta lokasi pengembangan OVOP sebaiknya akan disepakati pada awal perencanaan program dengan instansi-instansi terkait. Sehingga, alokasi sumber daya termasuk alokasi anggaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto menyarankan sebaiknya pemerintah lebih serius dalam penanganan pengembangan program OVOP. "Sebaiknya harus ada perincian jumlah target desa, produk unggulan per desa, serta target tenaga kerja yang dapat dipekerjakan, sehingga proses pengembangan program OVOP ini akan terlihat jelas," tegas Airlangga kepada wartawan.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian KUKM, jumlah tenaga kerja UMKM yang bekerja di sektor riil sebanyak 53,3 juta orang, sedangkan jumlah tenaga kerja UMKM di sektor informal sebanyak 37,3 juta orang.

Untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah telah mengadopsi program OVOP dari Taiwan, dengan mengembangkan program OVOP di Garut, Cianjur, Badung serta Bangli di Provinsi Bali. Produk pengembangan di empat daerah yang telah menjadi proyek percontohan itu berbasis hortikultura. (cha/jpnn)