Komitmen Pemerintah Jalankan BPJS Dipertanyakan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menilai ketidaksiapan pemerintah menjalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan saja dari segi regulasi dan fasilitas, tapi dia juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan BPJS Kesehatan untuk seluruh warga masyarakat.

Menurut Rieke, pemerintah hanya mau mengkover 86 juta warga miskin dengan kriteria rumahnya tak berlantai semen dan tak memiliki sepeda motor. Padahal bagi PDIP, BPJS Kesehatan harus mengkover warga yang hidupnya berpendapatan di bawah atau sama dengan upah minum perkotaan/kabupaten.

"Seharusnya ada definisi baru terhadap kategori miskin dan tidak mampu. Apakah kalau rumahnya berlantai semen sudah mampu membiayai cuci darah, misalnya?" Tegas Rieke, saat konferensi pers di ruang Fraksi DPR, Selasa (17/12).

Dari hitung-hitungannya, untuk melindungi 240 juta warga Indonesia, pemerintah hanya butuh Rp56,7 triliun pertahun, dengan asumsi biaya iuran Rp20 ribu perbulan. Itupun, kata Rieke, berdasarkan riset PT.Askes, hanya sekitar 25 persen dari dana itu yang akan terpakai.

"Sekarang target pemerintah hanya 86 juta orang. Dengan itu, banyak masyarakat miskin dan tak mampu yang tak terkover layanan kesehatan. Apa pemerintah mau mempertaruhkan keselamatan dan nyawa rakyatnya semata demi kepentingan menjelang pemilu 2014?," tegasnya mempertanyakan.

Karena itu FPDIP mengajak semua fraksi di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan pelaksanaan BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat.(fat/jpnn)