Komitmen Perlindungan TKI di ASEAN Perlu Ditingkatkan

Komitmen Perlindungan TKI di ASEAN Perlu Ditingkatkan
Peluncuran Video the ASEAN Safe Migration Campaign dan Dialog ASEAN-UE tentang Migrasi Tenaga Kerja yang Aman di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu (12/12). Foto: Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya komitmen di tingkat regional guna memberikan pelindungan kepada pekerja migran ASEAN dan mempromosikan hak-hak pekerja migran tersebut. Apalagi mayoritas pekerja migran ASEAN bekerja di sektor domestik yang rentan terhadap kasus-kasus ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan sangat membutuhkan pelindungan.

Hal tersebut terungkap dalam sambutan Menteri Hanif yang dibacakan Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Maruli A. Hasoloan dalam peluncuran Video the ASEAN Safe Migration Campaign dan Dialog ASEAN-UE tentang Migrasi Tenaga Kerja yang Aman di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu (12/12).

Maruli mengatakan, komitmen ASEAN untuk menjamin pergerakan tenaga kerja terampil secara bebas di kawasan dan integrasi ASEAN dalam dimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya menyebabkan migrasi intre-regional terbuka, yang mana telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

“Migrasi, bagaimanapun juga dapat memberikan kontribusi positif maupun negatif bagi negara pengirim, negara penerima, serta pekerja migran dan keluarga mereka. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen di tingkat regional guna memberikan pelindungan kepada pekerja migran ASEAN dan mempromosikan hak-hak pekerja migran tersebut,“ katanya.

Berdasarkan catatan ASEAN, lima negara anggota ASEAN pengirim pekerja migran tebesar di ASEAN, yaitu Myanmar (2,02 juta), Indonesia (1,2 juta), Malaysia (1,0 juta), Laos (0,9 juta) dan Kamboja (0,8 juta). "Sementara dua di antaranya termasuk dalam daftar 20 negara asal emigran internasional terbesar, yaitu Filipina (5,7 juta) dan Indonesia (4,2 juta)," katanya.

Menyinggung isu mobilitas pekerja migran, Maruli mengajak seluruh Pemerintah negara anggota ASEAN untuk membentuk koordinasi yang baik guna meningkatkan kerjasama, khususnya dalam menyebarkan informasi memadai dan akurat mengenai pekerjaan di luar negeri kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah Republik Indonesia juga berharap bahwa penyebaran informasi dimaksud dapat ditindaklanjuti dengan implementasi inisiatif “Education Access for the Children of Migrant Workers” dan “PreDeparture Orientation” dalam waktu dekat,“ ujarnya.

Mengenai video kampanye public Safe Migration, Maruli mengatakan hal ini sebagai salah satu langkah bersama untuk memberikan informasi yang memadai, akurat, tepat, dan mudah diakses, mengenai pekerjaan di luar negeri.

Menaker mengingatkan pentingnya komitmen di tingkat regional guna memberikan perlindungan kepada pekerja migran ASEAN dan mempromosikan hak pekerja migran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News