Komjen Budi Waseso: Jujur Itu Belum Tentu Hebat
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Budi Waseso mengakui belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Salah satu jenderal yang masuk bursa calon Kapolri jika Presiden Joko Widodo batal melantik Komjen Budi Gunawan itu mengaku, saat ini LHKPN-nya sedang dirampungkan. Dia pun memastikan proses itu masih berjalan. Dalam proses itu, ia melibatkan tim audit independen.
"Kan saya bilang itu tidak serta merta bisa cepat," kata Budi kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (12/2).
Alumnus Akademi Kepolisian 1984 itu ingin jujur dalam membuat LHKPN. Menurutnya, segala harta benda yang dimilikinya harus betul-betul diaudit supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.
"Jangan nanti suatu ketika saya dibilang menggelapkan atau berbohong. Itu jadi masalah," ujarnya.
Dicontohkan Budi, misalnya kepemilikan senjata api tentu ada nilainya. Terkait nilai itu dia tidak ingin berbohong. Nah, yang bisa menaksir harga senjata itu tentu pihak yang berkompeten. "Bukan kolektor, tapi pabrik senjata. Seperti itulah supaya jangan salah-salah," ujar mantan Kapolda Gorontalo ini.
Contoh lain, soal kepemilikan mobil antik yang di satu sisi tidak ada harganya. Namun di sisi lain bisa saja suatu saat nanti mobil antik itu ada harganya. "Nanti kalau saya bilang Rp 1 juta, lalu tiba-tiba harganya Rp 10 juta bagaimana? Kan saya salah. Itu yang saya hindari," paparnya.
Dia pun mengaku memiliki sejumlah tanah, meskipun membenarkan tidak memiliki rumah dan menumpang kediaman mertua di Cibubur. "Ada tanah. Sayakan berusaha jujur," tegasnya.
JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Budi Waseso mengakui belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
- Megawati Tak Bermusuhan dengan Prabowo, Tetapi Bakal Jaga Jarak
- Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo
- Singgung Tagline Indonesia Kerja, Megawati: Tolong Dijawab
- Anggota DPR Maria Lestari Mangkir Panggilan KPK
- Pemagaran Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang Ancaman Bagi Ekologi dan Nelayan
- 2 Pejabat Dinas di Sumsel Kena OTT Kejari Palembang