Komnas HAM Didesak Panggil Danjen Kopassus

Karenanya, ia meminta publik harus mendorong agar kasus ini diadili di peradilan umum. "Jika perlu, ajukan uji materi (judicial review) atas kekhususan TNI pada Pasal 9 dan 10 UU Peradilan Militer," katanya.

Sebab, sambung dia, kalau tetap di peradilan militer, tidak ada ruang bagi publik mendorong akuntabilitas peradilan ini. "Kecuali melakukan eksaminasi publik setelah putusan pengadilan. Selebihnya, publik hanya bisa menonton," papar Al Araf.

Sosiolog dari Universitas Indonesia,  Thamrin Amal Tamagola menduga adanya tim yang bekerja secara offensive untuk menciptakan isu baru soal pembasmian preman.

"Ada yang disebut preman versus super preman. Reaksi masyarakat atas kasus ini menjadi terbelah,” terangnya.