Komnas HAM Investigasi Insiden Bentrok di Ogan Ilir

JAKARTA -  Insiden berdarah yang terjadi di Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menjadi perhatian banyak pihak, tidak terkecuali Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Terkait insiden yang melibatkan aparat kepolisian tersebut, Komnas HAM meminta Kapolri  Timur Pradopo untuk segera menarik seluruh pasukan brimob dari wilayah tersebut. 

"Kami meminta Kapolri untuk menarik seluruh pasukan Brimob dan menghentikan segala bentuk tindakan represif dalam penyelesaian konflik dengan mengedepankan upaya dialogis. Kami juga mendesak Kapolri untuk segera mengusut peristiwa bentrok 27 Juli 2012"ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim di Jakarta, kemarin (29/7). 

Ifdhal menyatakan Kapolri  seharusnya mengevaluasi kebijakan pengamanan pada wilayah konflik sumber daya alam. Jika tidak dievaluasi, potensi bentrokan di daerah perkebunan maupun pertambangan masih tinggi. "Siapapun Kapolrinya kalau tidak dievaluasi penempatan Brimobnya, ya tetap sama (akan terjadi bentrokan),"ujar dia. 

Selain mendesak Kapolri, Ifdhal juga menyinggung peran Menteri BUMN yang dinilai ikut bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut. Dia memaparkan menteri BUMN seharusnya mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh konflik lahan yang melibatkan BUMN, khususnya  PTPN VII.  "Menteri BUMN mestinya mengantisipasi kasus ini untuk memperjelas kasus PTPN dengan warga di sana dan juga mencari jalan keluar konflik penanganan lahan," tegasnya.