Komnas HAM Menolak Lupa soal Kasus Novel Baswedan
jpnn.com, JAKARTA - Penyelidikan dan penyidikan dugaan penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan belum menemukan titik terang. Pelaku, apalagi motifnya, belum terungkap.
Ketua Komnas HAM Taufan Damanik mengatakan, penuntasan kasus ini harus dilihat secara utuh.
Dia menuturkan, rekomendasi Komnas HAM sudah jelas kepada Presiden Jokowi untuk mengawasi Kapolri yang juga sudah direkomendasikan lembaganya melakukan penyidikan lebih intensif.
"Jadi ada tugas presiden yang kami beri rekomendasi, ada tugas Kapolri juga," kata Taufan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12).
Dia menambahkan rekomendasi Komnas HAM berikutnya adalah kepada KPK. Menurutnya, Komnas HAM menyimpulkan upaya penyerangan Novel itu ada unsur obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan. "KPK sebetulnya bisa pakai UU Tipikor untuk melakukan penyelidikan," ujar dia.
Dia menjelaskan Komnad HAM akan terus mendorong Polri untuk melakukan penyidikan dan menemukan pelaku serta membongkar motifnya. Karena itu, dia mengaku Komnas HAM akan menyurati Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Nah sampai hari ini dari Polri belum temukan, ya kami akan dorong, kami surati lagi Pak Idham Azis," katanya.
Selain itu, ujar dia, Komnas HAM akan terus mengingatkan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi beberapa waktu lalu mengapresiasi rekomendasi Komnas HAM dan akan lakukan pengawasan. "Itu akan kami tanyakan nanti," ujarnya.
Penyidikan kasus dugaan penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan belum menemukan titik terang.
- Honorer K2 Adukan Masalah Rekrutmen PPPK 2024 ke Komnas HAM, Semoga Didengar Prabowo
- Keluarga Almarhumah Kesya Lestaluhu dan Kepala Suku Biak Mengadu ke Komnas Perempuan
- Kasus Pembunuhan Kesya, Komnas HAM Siap Mengawal & Melakukan Segala Daya Upaya
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Strategi Baru Komnas HAM Membangun Interaksi Publik Melalui Media Sosial
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK