Komnas HAM Minta Kejagung Periksa Kivlan dan Wiranto

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mampu jadi solusi polemik tak berkesudahan antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dengan Kivlan Zin terkait biang kerusuhan 1998.
Menurut Choirul, Prasetyo dapat memanggil kedua tokoh untuk diperiksa dalam kasus 1998. "Jaksa Agung dapat memanggil kedua tokoh tersebut untuk memberikan keterangan, guna melengkapi berkas kasus yang telah dikirimkan oleh Komnas HAM," kata Anam dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, Rabu (27/2).
Menurut Anam, langkah pemeriksaan adalah terobosan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan hak atas kebenaran bagi publik luas.
"Pilihan lain, jika Jaksa Agung enggan melakukan pemanggilan untuk periksaan kedua tokoh tersebut. Jaksa Agung dapat menerbitkan surat perintah penyidikan kepada Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan," ungkap Anam.
Dia mengatakan, dasar menjalankan dua pilihan itu tidak didasari oleh kepentingan politik. Semangat melaksanakan dua pilihan itu murni berlandaskan penegakkan hukum dan HAM.
"Dua hal itu pilihan logis dibandingkan debat tanpa ujung dan tawaran mekanisme hanya bersifat jargon semata," pungkasnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto tidak terima dituding Kivlan Zein sebagai biang kerusuhan 1998. Wiranto menyebut Kivlan ngawur atau awuran.
"Saya sebenarnya kasihan pada Saudara Kivlan yang selalu melakukan pernyataan-pernyataan yang ngawur. Menurut saya, tidak ada fakta tentang itu, dan tidak lagi melihat kenyataan yang sudah beredar di masyarakat," ujar Wiranto. (mg10/jpnn)
Daripada drama terus, lebih baik Kejaksaan Agung periksa Wiranto dan Kivlan Zein soal kerusuhan 1998. Demikian saran dari Komisioner Komnas HAM Choirul Anam
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Analisis Kasus Tom Lembong dan Hasto, Eks Wakapolri Sebut KUHAP Sudah Mati
- KPK Diminta Fokus Bangun Sistem Antikorupsi, Bukan Melemahkan Sesama Penegak Hukum
- Kejagung Diminta Hati-Hati Gunakan Sprindik di Kasus Ditjen Migas
- Presiden Prabowo Sebaiknya Minta Penjelasan Jaksa Agung Soal Penggeledahan Ditjen Migas
- Menteri ESDM Bahlil Diminta Luruskan Penonaktifan Dirjen Migas