Komnas HAM Minta Penanganan Teror Tak Melibatkan TNI
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menyatakan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5).
"Kami mengecam tindakan kekerasan dan kebiadaban yang dilakukan para pelaku peledakan tersebut. Kami berharap kepolisian segera melakukan pengusutan tuntas dan membongkar seluruh jaringan pelaku," ujar Choirul di Jakarta, Minggu siang.
Choirul juga menyampaikan harapannya agar aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan dan memaksimalkan kerja- kerja pencegahan.
Menurutnya, penangan kasus peledakan harus tetap menjadi tugas utama kepolisian dalam koridor hukum. Bukan kemudian menariknya menjadi persoalan penanganan keamanan yang melibatkan berbagai pihak di luar penegakan hukum.
"Kami berharap pengusutan peledakan ataupun aksi-aksi teror lain, termasuk penanganan terorisme, dilakukan dalam koridor penegakan hukum, daripada sebagai ancaman atas kondisi keamanan, sehingga ide pelibatan TNI tidak terjadi," katanya.
Lebih lanjut Choirul mengatakan, melawan terorisme merupakan kerja yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam melawan intoleransi dan siar kebencian sebagai salah satu akar terorisme.
"Karena itu Komnas HAM mengajak semua lapisan masyarakat membangun budaya toleransi, saling menghormati dan menjauhi siar kebencian," katanya.
Choirul optimistis, dengan membangun budaya toleransi dan saling menghormati, tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun termasuk terorisme, dapat dicegah dan dilawan.(gir/jpnn)
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam berharap penanganan teror tetap diserahkan kepada kepolisian dan tak melibatkan TNI
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Komnas HAM: Satgas TPPO Tak Lakukan Pencegahan di NTT
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral