Komnas HAM: Polarisasi Pascapilgub DKI Harus Segera Dihentikan

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Hafidz Abbas mengatakan, pertemuan dengan sejumlah petinggi Kemenko Polhukam, kepolisian, dan Kejaksaan Agung , Jumat (9/6), membahas persoalan polarisasi masyarakat pascapemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Presidium 212 menduga telah terjadi diskriminasi terhadap sejumlah ulama dan hal tersebut cukup meresahkan umat Islam.

"Jadi ini memang persoalannya berkisar pascapilkada DKI. Kemudian (rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia,red) juga menjadi perhatian serius, tadi dibahas agak lama. Mungkin tidak cukup sekali (pembahasannya,red) karena ini persoalan yang semakin hari makin meluas," ujar Hafidz usai pertemuan.

Menurut Hafidz, dampak polarisasi antara pendukung dan penentang Ahok cukup meresahkan. Apalagi ada stigma pihak yang kontra dengan Ahok dianggap anti Pancasila, anti NKRI dan kebinekaan. Karena itu harus segera ditangani dengan baik.

"Saya kira ini harus segera dihentikan, karena yang ingin dibangun dalam kebersamaan itu adalah Pancasila untuk semua. Jadi bukan Pancasila dan NKRI untuk saya, tapi untuk kita semua rakyat Indonesia," ucapnya.

Hafidz menilai pertemuan dengan jajaran Kemenko Polhukam perlu digelar kembali dalam waktu dekat, agar ada langkah-langkah teknis yang bisa diambil bersama, untuk menghentikan kondisi yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini.

"Semakin berlarut-larut maka masalahnya akan semakin luas. Dan yang ada malah saling menyalahkan sana-sini, akhirnya terjadi friksi-friksi sosial," pungkas Hafidz. (gir/jpnn)