Komnas HAM Sempat Hubungi Pak Ganjar Soal Desa Wadas, Hasilnya?

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sempat menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelum insiden kekerasan terjadi di Desa Wadas.

Komnas HAM meminta Ganjar menunda pengukuran lahan di desa yang terletak di Purworejo itu pada 8 Februari 2022.

"Saya kontak Pak Gubernur meminta penundaan pengukuran,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Minggu (13/2).

Komnas HAM, kata Beka, juga sempat mencoba menghubungi sejumlah pejabat Pemprov Jawa Tengah sampai kepolisian setempat untuk menunda pengukuran. Namun sayangnya, pengukuran tetap dilakukan sehingga menimbulkan aksi kekerasan dan penangkapan terhadap sejumlah warga.

Setelah peristiwa kekerasan itu terjadi, Beka kembali menghubungi Ganjar. Beka menyampaikan kepada politikus PDI Perjuangan itu agar para warga Desa Wadas yang diamankan kepolisian untuk dilepaskan.

Beka sampai mendesak Ganjar agar para warga dibebaskan pada malam itu juga. “Akhirnya, besoknya pelepasan kawan-kawan,” tutur Beka.

Dalam kesempatan yang sama, Beka juga mengungkapkan sejumlah temuan awal Komnas HAM terkait kisruh yang terjadi di Desa Wadas beberapa waktu lalu. Dia membenarkan telah terjadi kekerasan terhadap para warga pada peristiwa 8 Februari 2022 di Desa Wadas.

Selain itu, dia juga mengungkapkan saat ini masih ada sejumlah warga di Desa Wadas yang enggan kembali ke kediamannya masing-masing. Hal itu disebabkan karena mereka saat ini masih trauma.