Komnas HAM Soroti Sengketa Tanah di Padang

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kepala Staf TNI Angkata Darat, Jenderal Agustadi Sasongko dan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri segera memeriksa anak buahnya di Korem dan Polda Sumbar terkait sengketa jual-beli tanah seluas 8.220 meter persegi (m2) yang terletak di Jl A. Yani No. 20 Padang, antara keluarga LH Gunardi (terlapor) dengan Heryanto Gani (pelapor).

"Setelah mempelajari riwayat dan akta jual beli tanah serta semua fotokopi dokumen proses kepemilikan tanah yang diserahkan oleh pihak terlapor ke Komnas HAM, jelas kasus ini murni perdata. Lalu berdasarkan keterangan sepihak saksi pelapor, yang belum tentu keabsahannya, terkesan pihak kepolisian memaksakan kasus perdata ini menjelma menjadi pidana hingga terjadi main tangkap terhadap 6 kakak beradik. Ini sebuah penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian dan harus diusut," ujar Anggota Komnas HAM, Johny Nelson Simandjuntak, usai menerima pengaduan dari kuasa hukum, Lambartus Hendra Gunardi, Ismar Syafruddin SH MH, di kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (3/8).

Jika pihak TNI, dalam hal ini Korem Sumatera Barat keberatan terhadap tukar-guling yang telah terjadi pada tahun 1997-1998, dengan cara membayar Rp1.098.960.000,- lanjut Johny Nelson Simandjutak, pihak Korem mestinya menempuh jalur hukum ke pengadilan guna membatalkan tukar-guling tersebut.

“Sikap Korem yang tidak menempuh jalur hukum dan demikian agresifnya pihak kepolisian menyelesaikan BAP hingga menangkap 6 kakak-beradik masing-masing Lambartus Hendra Gunardi, Chandra Bastian, Sandra Gunardi, Josef Irwan, Paulus Gunardi dan Husin Gunardi, tanpa alasan yang kuat, jelas mengundang keprihatinan Komnas HAM. Untuk itu, pimpinan tertinggi terhadap dua instansi tersebut harus memeriksa aparatnya di Sumbar," ujar Johny Nelson Simandjuntak.