Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini

Oleh sebab itu Komnas HAM meminta pemerintah pusat dan daerah menunda pelaksanaan PSN yang masih menghadapi sengketa.
Komnas HAM juga mendorong proses penyelesaian melalui dialog dan partisipasi bagi masyarakat.

Komnas HAM meminta seluruh pemerintah daerah yang terbentuk setelah Pilkada 2024 memberi perhatian khusus terhadap persoalan sengketa lahan, agraria, dan sumber daya alam, termasuk PSN.

“Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menghormati HAM," kata Prabianto.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan periode Januari–November 2024 pihaknya menerima 85 aduan yang berasal dari seluruh wilayah di Papua.

Dari total aduan dimaksud, Komnas HAM menerima sebanyak 13 aduan yang menyangkut isu agraria.

“Biasanya kalau dalam konflik agraria juga ada korelasinya dengan masyarakat adat, kemudian juga PSN,” kata Anis dalam kesempatan yang sama. (Antara/jpnn)