Komnas LP-KPK Ungkap 2 Persoalan yang Membebani PMI, Duh, Kasihan
Amri mencontohkan soal penempatan PMI tujuan Korea Selatan dengan skema G to G yang ditempatkan BP2MI.
Menurutnya, di Korsel tingkat pekerja migran yang melarikan diri sangat tinggi karena beratnya potongan gaji.
Saat kabur, ujarnya mereka akan menjadi PMI ilegal. PMI kabur karena tingginya beban biaya penempatan dan pelatihan yang harus dikeluarkan PMI kepada Lembaga Pelatihan/LPK untuk penempatan ke Korea Selatan melalui Skema G to G oleh BP2MI.
"Setiap PMI harus memeras keringatnya untuk membayar Penjeratan hutang berkedok KUR/KTA PMI,'' katanya.
Dan pada akhirnya, tambahnya, KUR yang didapatkan mereka tak terbayar. Kredit macet pun terjadi hingga Non Performing Loan (NPL) hampir 10 persen.
Akibatnya Bank penyalur KUR BNI menghentikan sementara fasilitas KUR/KTA PMI.
Diketahui saat pelepasan PMI ke Korea Selatan pada 17 Oktober, Jokowi mengaku senang dan bahagia dengan banyaknya permintaan PMI melalui berbagai skema, seperti private to private dan business to business.
''Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B to B yang permintaannya juga banyak. Ini juga kalau tidak disiapkan. Ini sebuah keterampilan yang tidak mudah,” ujar Jokowi.
Komnas LP-KPK mengungkapkan dua persoalan yang membebani PMI. Simak selengkapnya.
- Menteri Karding: Pekerja Migran Indonesia Harus Memiliki Keterampilan dan Mental Kuat
- Menteri Karding Tugaskan Anak Buah Bantu Mila Dapatkan Ijazah Ditahan Penyalur PMI
- Menteri P2MI Dorong Peningkatan Skill PMI untuk Tekan Eksploitasi
- Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, Satu Tersangka Ditangkap Polres Dumai
- Lepas 429 PMI ke Korsel, Kepala BP2MI: Saya Titip Jaga Negara Ini
- Pendidikan dan Pengalaman Kerja Migran, Termasuk Asal Indonesia, Belum Tentu Diakui Australia