Komnas PA Desak Pemerintah Perkarakan Iklan Rokok \'Mesum\'

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang semua informasi bermuatan pornografi dipertontonkan ke publik. Karena itu, Komnas PA mendesak pemerintah segera mengajukan gugatan pidana terkait iklan rokok yang mempertontonkan unsur pornografi.
Ditegaskan Arist, bukan hanya rokok. "Iklan apapun yang mengandung pornografi masuk ke dalam kategori sebuah tindak pidana, sebab Undang-Undang Pornografi melarangnya. Pemerintah harus memperkarakannya," kata Arist Merdeka Sirait, Rabu (7/1), menyikapi iklan rokok di sebuah reklame yang memasang foto sepasang pemuda-pemudi dengan adegan nyaris berciuman.
Menurut dia, banyak anak di bawah umur terinspirasi dari iklan rokok yang mereka lihat. "Jika iklan bermuatan pornografi, maka perilaku anak-anak yang menyaksikannya juga bisa mengarah kepada tindakan yang ditayangkan oleh iklan itu," imbuhnya.
Selain itu, Arist menduga ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk memperkenalkan dan mendekatkan anak-anak di bawah umur untuk menjadi perokok dini. "Hal itu dapat dilihat dari slogan yang tertulis pada iklan dimaksud, 'Mula-mula malu-malu, Lama-lama Mau'," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030