Komnas Perempuan: Islam Menghargai Perasaan Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Pembahasan poligami kembali muncul ke publik setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyerukan revisi UU Perkawinan. Sayangnya, sebagian pihak menanggapi wacana tersebut dengan tudingan bahwa PSI menyerang syariat Islam.
Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Nina Nurmila menilai pemahaman umat Islam tentang hukum berpoligami kurang mendalam. Pasalnya, ada juga ayat-ayat di Alquran yang sebenarnya tidak mendukung poligami.
“Seperti (ayat) perlakukanlah perempuan dengan baik, mu’asyaroh itu kan saling, bagaimana bisa saling, kalau misalnya satu banding dua atau tiga atau empat,” kata Nina dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta di FKIP UHAMKA, Jakarta Timur.
Nina menilai adil sebagai syarat untuk berpoligami tidak mungkin dicapai seperti halnya dinyatakan dalam surat Annisa ayat 129. “Jadi Allah sebetulnya tidak menghendaki berpoligami, makanya Allah juga menekankan Tauhid. Tauhid itu adalah mengesakan Allah, tidak ada sekutu baginya," terang dia.
"Islam sebagai agama rasional, juga menghargai perasaan perempuan untuk bisa berpasangan,” sambung guru besar kajian gender dan studi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung itu.
Nina berpandangan, ada yang sengaja menyembunyikan pemahaman dalam khazanah Islam untuk kepentingan kelompok. Menurutnya, kelompok itu ingin mempertahankan dominasi laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. (dil/jpnn)
Sebagian pihak menuding penolakan PSI terhadap poligami sebagai serangan terhadap syariat Islam. Benarkah?
Redaktur & Reporter : Adil
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Menakar Potensi Kolaborasi Politik Jokowi dan PSI Menuju 2029
- Mudik Gratis, PSI Berangkatkan Ratusan Pemudik Naik Bus dan Kereta
- Bela Jokowi, Jubir PSI Sebut PDIP Gunakan Provokasi dan Fitnah untuk Meraup Simpati