Komnas Perempuan Siapkan 8 Agenda
Kamis, 25 Juni 2009 – 13:48 WIB
JAKARTA--Komnas Perempuan segera menyerahkan delapan agenda yang telah disusun untuk program 100 hari presiden terpilih. Agenda tersebut berisi tentang penolakan diskriminasi hak-hak perempuan. Program yang disodorkan para aktivis perempaun itu di antaranya, adalah mendesak pemerintah agar membatalkan kebijakan diskriminatif yang melanggar hak konstitusional warga negara, menyusun grand design politik hukum nasional yang menjamin pelaksanaan konstitusi nasional.
“Kelompok perempuan yang rentan didiskriminasikan yang membutuhkan perlakuan khusus oleh Presiden RI adalah perempuan miskin di kota dan desa, perempuan minoritas baik dari segi agama, suku, perempuan adat dan perempuan penyandang cacat,” kata Ketua Komnas Perempuan Kemala Candra Kirana di kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari, Jakarta, Kamis (25/6).
Baca Juga:
Lebih lanjut dikatakan Kemala, Komnas Perempuan merasa perlu mengartikulasikan hak-hak perempuan yang selama ini terabaikan. Kenyataanya perempuan ikut dalam pembangunan negeri ini. “Kami telah berupaya untuk menghubungi semua calon presiden, tapi ternyata jadwal mereka sangat padat. Tapi, kami menganggap itu bukan halangan dalam menyampaikan aspirasi. Seluruh dokumen ini akan kami serahkan langsung semua kepada tim capres,” tambanya sembari menegaskan hingga saat ini dalam debat Capres dan cawapres pun belum melihat ada agenda yang berpihak bagi perempuan terutama hak konstitusi perempuan.
Baca Juga:
JAKARTA--Komnas Perempuan segera menyerahkan delapan agenda yang telah disusun untuk program 100 hari presiden terpilih. Agenda tersebut berisi tentang
BERITA TERKAIT
- DKPP Periksa Ketua-Anggota KPU, Ini Perkaranya
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi