Kompak Peringati Hari Antikorupsi se-Dunia

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan delapan wilayah yang rawan terjadi praktik korupsi. Salah satunya adalah bisnis keluarga pejabat di wilayah APBN dan APBD. SBY pun mewanti-wanti penegak hukum untuk mengawasi wilayah bisnis tersebut dari praktik korupsi.

’’Siapa pun berhak melakukan usaha. Tapi, perlu dicegah penyalahgunaan wewenang dalam kaitan ini,’’ tegas SBY dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Lapangan Silang Monas Selasa (9/12).

 

Dia juga menyebutkan kemungkinan terjadinya kolusi antara penguasa dengan pengusaha, terutama di bidang bisnis, sebagai wilayah rawan korupsi.

Wilayah lain yang rawan korupsi, kata SBY, adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan negara. ’’Harus benar-benar dipastikan bahwa itu masuk ke kas negara,’’ tegasnya.

Kemudian, wilayah anggaran, baik APBN maupun APBD, harus diawasi mulai perencanaan hingga penggunaannya.Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga disebut SBY rawan korupsi. Alasannya, sering terjadi markup dalam pelaksanaannya. Selain itu, ada wilayah penerimaan pajak dan bea cukai, pendaftaran pegawai –termasuk TNI Polri–, serta wilayah pengurusan izin. ’’Di sektor itu sering terjadi pungutan liar,’’ ungkap mantan Menko Polkam tersebut.