Kompensasi BBM Naik Belum Ditentukan
Selasa, 30 April 2013 – 15:52 WIB
JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, menyatakan pemerintah akan segera menentukan kompensasi yang tepat untuk masyarakat saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jadi dilaksanakan. Agung menjamin, kompensasi yang diberikan tidak akan dipolitisasi seperti yang dicurigai sejumlah kalangan. "Inikan arahnya sudah ke single price BBM. Kalau itu terjadi maka dimungkinkan ada penambahan komponen dari kompensasi. Intinya ada kompensasi, tidak ada politisasi, tidak ada penunggangan politik," tegas Agung .
Sejauh ini, kata Agung, pemerintah belum dapat dipastikan kompensasi apa saja yang akan diberikan pada masyarakat karena masih dalam proses pembahasan. Selama ini ada empat jenis kompensasi yaitu Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), pemberian Raskin, Beasiswa Miskin (BSM) dan Program keluarga harapan (PKH). Namun, angka pasti untuk pemberian setiap kompensasi belum dapat dijabarkan saat ini.
Baca Juga:
"Kalau sekarang contohnya raskin, itu regulernya saja Rp 17 triliun. Tiap keluarga miskin dapat 3 kilogram beras selama 3 bulan. Itu reguler. Kalau ada program seperti ini, kompensasi, katakanlah 4 bulan, dikali 15 kilogram jadi tambahan 6 Triliun lagi. Itu baru raskin, belum untuk BSM, PKH dan BLSM. Angka-angkanya saya belum bisa sampaikan," papar Agung usai mengikuti kegiatan Musrenbangnas di Jakarta, Selasa (30/4).
Baca Juga:
JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, menyatakan pemerintah akan segera menentukan kompensasi yang tepat untuk
BERITA TERKAIT
- Asdamindo: Standar Kebersihan dan Praktik Sanitasi Depot Air Minum Kunci Kesehatan
- Tim Hukum Hasto Nilai Banyak Saksi yang Dipanggil KPK Tak Memberikan Keterangan Baru
- Komentari Usulan MBG Pakai Dana Zakat, Istana: Sangat Memalukan!
- Dukung Program Makan Gratis Bergizi, GKSI Bagikan 15 Ribu Susu
- 69% Honorer Satpol PP Belum Dapat Formasi PNS dan PPPK, Pantesan Demo Besok
- Kapolri: Direktorat PPA-PPO Hingga Polda-Polres Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak