Kompolnas Ingin Penembak Polisi Dihukum Mati
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Kompolnas Adrianus Meliala menyatakan bahwa pelaku penembakan terhadap aparat kepolisian harus diganjar dengan ancaman hukuman yang maksimal. Tujuannya, agar ada efek jera kepada para pelakunya.
"Dari segi hukum kalau membunuh polisi harus dikenakan ancaman maksimal. Kalau perlu ancaman hukuman mati," kata Adrianus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/9).
Ia menuturkan, penyerangan dengan menembak aparat kepolisian merupakan model baru yang dilakukan kelompok radikal. Sebelumnya, cara mereka membuat teror dengan melakukan pengeboman.
"Kelompok radikal mengubah caranya. Sejak Densus menekan kasus tersebut, dari segi pembuat bom itu ditangkapi, dihukum mati, perangkat-perangkatnya dipenjara, masalah pendanaannya juga dipotongi. Maka mereka harus membuat taktik baru," kata Adrianus.
Guru besar kriminologi di Universitas Indonesia itu menambahkan, selanjutnya kelompok radikal membuat serangan senyap, yakni melalui perang psikologis dengan menyerang para anggota kepolisian yang dianggap sebagai musuh mereka. "Mulai dilakukan di Poso, Solo, Tasikmalaya, dan Jakarta," kata Adrianus.
Seperti diketahui, aksi penembakan aparat terjadi belakangan ini. Pada 27 Juli 2013, anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat Patah Sektyono ditembak di Cireundeu Raya, Ciputat, Tangerang Selatan. Selanjutnya, pada 7 Agustus 2013, anggota Satuan Binmas Polsek Cilandak Polres Metro Jakarta Selatan Aiptu Dwiyatna juga ditembak di Gang Mandor Jl. Otista Raya Ciputat, Tangerang Selatan.
Kemudian anggota Satuan Babinkamtibmas Aiptu Kus Hendratmo dan anggota Satuan reserse Polsek Pondok Aren Tangerang Selatan Bripka Ahmad Maulana ditembak pada 16 agustus 2013.
Lalu, anggota Provost Direktorat Polisi Air dan Udara Baharkam Polri, Aipda Anumerta Sukardi tewas ditembak pada 10 September 2013 lalu di depan gedung KPK.
JAKARTA - Anggota Kompolnas Adrianus Meliala menyatakan bahwa pelaku penembakan terhadap aparat kepolisian harus diganjar dengan ancaman hukuman
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?