Kompolnas Klarifikasi ke KPK tentang Calon Kapolri

Djoko mengatakan, klarifikasi ke KPK diperlukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan tidak terjerat masalah pidana korupsi. Sedangkan klarifikasi kepada Komnas HAM untuk mengetahui rekam jejak masalah HAM. Untuk PPATK, diharapkan bisa mengetahui rekam jejak kepemilikan rekening masing-masing calon. "Itu kan yang menjadi pertanyaan publik sekarang. Apakah ada rekening yang mencurigakan," katanya. Kompolnas juga akan menilai hal-hal yang normatif. Yakni, kapabilitas, integritas, kepangkatan, dan jenjang karier. (sof)