Kompolnas Telusuri Rekening Gendut Calon Kapolri
jpnn.com - JAKARTA - Isu pergantian Kapolri dari Jenderal Sutarman terus bergulir. Banyak nama beredar di tengah publik sebagai calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, menyatakan pihaknya akan menelusuri rekam jejak para calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman, yang akan pensiun pada Oktober 2015 mendatang. Rekam jejak yang akan ditelusuri Kompolnas termasuk dugaan kepemilikan harta yang berlebihan dan mencurigakan alias "rekening gendut".
Setidaknya ada sejumlah nama bintang tiga yang berpotensi dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri.
Di antara nama yang beredar adalah Inspektur Pengawasan Umum, Komjen Pol Dwi Prayitno; Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komjen Pol Budi Gunawan; Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno; dan Kepala Badan Reserse Kriminal, Komjen Pol Suhardi Alius.
"Tentu harus diteliti, rekam jejak harus dicari dulu," kata Edi kepada wartawan, Rabu (7/1).
Kompolnas akan meminta data-data ke Mabes Polri soal di mana saja para calon Kapolri itu pernah bertugas. Kemudian dari data itu akan ditelusuri rekam jejak masing-masing.
Edi menambahkan, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kepemilikan rekening.
Sedangkan untuk keterkaitan dengan persoalan hak asasi manusia (HAM) akan dikonsultasikan dengan Komnas HAM. (ald/rmo/jpnn)
JAKARTA - Isu pergantian Kapolri dari Jenderal Sutarman terus bergulir. Banyak nama beredar di tengah publik sebagai calon orang nomor satu di Korps
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Menhut Raja Juli Antoni Gandeng PGI, Kolaborasi Kelola dan Jaga Hutan Indonesia
- Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin Dinas Pertamanan
- Tanoto Foundation & Bappenas Berkolaborasi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemda
- Bea Cukai & Polda Sumut Temukan 30 Kg Sabu-sabu di Sampan Nelayan, Begini Kronologinya
- Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers