Komunikasi Pemerintah dengan Parpol Pengusung Jokowi-JK Dinilai Buruk

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengakui bahwa komunikasi antara pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan partai pengusung kurang berjalan dengan baik.

Ini dikatakan Karding, mengamini pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat kongres PDIP di Bali, yang sempat menyinggung adanya pekerjaan rumah dalam mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusung.

Diakui Karding, itu disebabkan kurang baiknya komunikasi antara pemerintah dan partai pengusung. Ini menurutnya bisa dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah kurang mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH)

"Memang setelah 5 atau 6 bulan ini, saya melihat komunikasi antara partai dan presiden kurang berjalan optimal dan kualitatif. Itu dapat dilihat pada beberapa kasus kebijakan pemerintah belum tentu dipahami atau didukung oleh parlemen," kata Karding saat dihubungi Sabtu (11/4).

Ya, di antara kebijakan Presiden Jokowi paling menuai protes secara politik terutama oleh PDI Perjuangan adalah masalah calon kapolri. Terutama karena Jokowi batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

Karena itu, Karding beranggapan hubungan pemerintah dengan partai pengusung memang harus diperbaiki dan diperlukan semacam sekretariat bersama yang mampu menjembatani komunikasi keduanya.

"Perlu ada semacam sekertariat bersama yang merepresentasi dua belah pihak semacam LO yang tugasnya mengatur. Pertemuan rutin atau insidentil dan sekaligus mengkomunikasikan kebijakan yang akan diambil oleh presiden," jelas Karding.

Ini karena dia memandang selama ini kendala komunikasi antara pemerintah dengan partai pengusung terhalang kesibukan masing-masing, ditambah tidak adanya tim yang menjembatani komunikasi pemerintah dan parpol pengusung serta faktor lainnya.(fat/jpnn)