Komunitas Jabar & Indonesia Unggul Minta Kepala Daerah dan DPRD Terpilih Perhatikan Pembangunan Daerah
jpnn.com, BANDUNG - Ketum Komunitas Jabar Unggul & Indonesia Unggul Tody Ardiansyah Prabu SH mengatakan untuk membangun Kota/Kabupaten di Jawa Barat tidak boleh hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jumlahnya terbatas.
Apalagi seperti daerah Kota Banjar yang APBD-nya tak begitu besar hanya Rp 760-an Miliar (sumber data https://apbd.banjarkota.go.id/).
Ia berpandangan untuk mencukupi dana pembangunan di Kota Banjar perlu ada upaya lain sebagai perluasan untuk mendapatkan sumber dana tambahan, sehingga bisa membangun Kota Banjar sesuai dengan harapan kesejahteraan rakyatnya yang berkeadilan.
"Untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi dibutuhkan pemimpin yang inovatif, kreatif. Dengan kemampuan tersebut akan dapat mengundang dan kerja sama dengan investor secara konstruktif," ujar Tody A Prabu, S.H dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/5/2024).
Ia pun menyarankan bagi siapa pun calon pemimpin Kota Banjar dan termasuk kabupaten kota lainya di Jawa Barat harus mempunyai kemampuan dalam mendatangkan sumber dana tambahan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Calon pemimpin harus memiliki pengetahuan dan jaringan (networking) dengan berbagai kalangan, baik secara nasional maupun internasional.
Selain itu, calon pemimpin juga harus mampu mengantarkan Kota Banjar menjadi lebih maju dari sekarang.
"Pemimpin di masa depan harus memiliki kualitas yang mumpuni, andal dan adil dalam berbagai aspek,” ujar Tody.
Ketum Komunitas Jabar & Indonesia Unggul Tody Ardiansyah Prabu SH mengatakan untuk membangun Kota/Kabupaten di Jawa Barat tidak boleh hanya mengandalkan APBD.
- Kementerian LH/BPLH Layangkan Surat Peringatan kepada 306 Kepala Daerah Terkait TPA Sampah, Ini Penyebabnya
- Budi Gunawan Soroti Peran Stabilitas Polkam Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi
- Prabowo Bakal Kumpulkan Pejabat Daerah, Ini yang Dibahas
- Jangan Intervensi ASN untuk Dukung Paslon Kepala Daerah Tertentu
- Indonesia Dorong 4 Strategi Penguatan Kerja Sama Antar-Kepala Daerah BIMP-EAGA
- Pilkada Kian Dekat, BPJS Watch Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Pekerja Badan Ad Hoc