Komunitas Jabar & Indonesia Unggul Minta Kepala Daerah dan DPRD Terpilih Perhatikan Pembangunan Daerah

jpnn.com, BANDUNG - Ketum Komunitas Jabar Unggul & Indonesia Unggul Tody Ardiansyah Prabu SH mengatakan untuk membangun Kota/Kabupaten di Jawa Barat tidak boleh hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jumlahnya terbatas.
Apalagi seperti daerah Kota Banjar yang APBD-nya tak begitu besar hanya Rp 760-an Miliar (sumber data https://apbd.banjarkota.go.id/).
Ia berpandangan untuk mencukupi dana pembangunan di Kota Banjar perlu ada upaya lain sebagai perluasan untuk mendapatkan sumber dana tambahan, sehingga bisa membangun Kota Banjar sesuai dengan harapan kesejahteraan rakyatnya yang berkeadilan.
"Untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi dibutuhkan pemimpin yang inovatif, kreatif. Dengan kemampuan tersebut akan dapat mengundang dan kerja sama dengan investor secara konstruktif," ujar Tody A Prabu, S.H dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/5/2024).
Ia pun menyarankan bagi siapa pun calon pemimpin Kota Banjar dan termasuk kabupaten kota lainya di Jawa Barat harus mempunyai kemampuan dalam mendatangkan sumber dana tambahan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Calon pemimpin harus memiliki pengetahuan dan jaringan (networking) dengan berbagai kalangan, baik secara nasional maupun internasional.
Selain itu, calon pemimpin juga harus mampu mengantarkan Kota Banjar menjadi lebih maju dari sekarang.
"Pemimpin di masa depan harus memiliki kualitas yang mumpuni, andal dan adil dalam berbagai aspek,” ujar Tody.
Ketum Komunitas Jabar & Indonesia Unggul Tody Ardiansyah Prabu SH mengatakan untuk membangun Kota/Kabupaten di Jawa Barat tidak boleh hanya mengandalkan APBD.
- Kepala Daerah Siap Mendatangi MenPAN-RB, Pengangkatan PPPK Tuntas 2025
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- MPKI: Kepala Daerah Bertanggung Jawab Melindungi Ekosistem Pertembakauan Nasional
- Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan
- Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Berikan Penjelasan, Silakan Disimak
- Bersilaturahmi dengan Kepala Daerah yang Diusung Partai Hanura, OSO: Sejahterakan Rakyat