Komunitas Petani Keluhkan Kesalahan Data Pangan ke Ombudsman

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan orang dari komunitas peternak dan petani menyambangi Ombudsman RI, Jumat (30/11). Mereka menyerahkan petisi kepada Ombudsman RI dengan tujuan meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi data soal pangan antarinstansi pemerintahan.

Direktur Eksekutif Pataka Yeka Hendra Fatika mengatakan, data pangan terutama komoditas beras saat ini antarinstansi berbeda. Hal ini membuat pelaku di bidang perberasan merasa kesulitan.

"Kami menilai telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)," kata Yeka dalam konferensi pers yang didampingi oleh Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih.

Yeka menilai, surplus beras yang disampaikan pemerintah tidak terbukti dengan data BPS. Bahkan, Yuke melihat perbedaan data beras dengan BPS pada 2018 mencapai 43 persen. Akibat pembohongan data ini, petani, peternak dan kementerian terkait salah melihat kondisi dan mengambil kebijakan perberasan saat ini.

"Kalau kita lihat surplus produksi beras yang disampaikan selama 2016 sampai 2018, total surplus 44 juta ton. Kalau demikian kita seharusnya tak perlu tanam padi kalau surplus itu ada. Tetapi, faktanya ada impor 1,7 juta ton per tahun. Ini yang membuat akhirnya gamang. Ini situasi seperti apa? Januari 2019 bisa saja mengulang Januari 2018, saat itu kita impor 12.500 ton," jelas dia.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih yang menerima audiensi dari kalangan petani dan peternak, mengatakan sudah memprediksi akan terjadi permasalahan seperti ini. Sejak 2015, BPS memoratorium data beras, kondisi pangan negara dalam kondisi yang mengkhawatirkan saat ini.

"Ombudsman pada 2017 pernah bilang jangan terlalu banyak bicara surplus, bersabar tunggu BPS. Apa yg terjadi hari ini, sudah Ombudsman prediksi jauh hari," jelas dia.

Mengenai petisi yang diberikan Pataka, lanjut Alamsyah, pihaknya akan mendalaminya. Namun, Alamsyah akan menyampaikan kondisi data pangan ini kepada Presiden Joko Widodo. (tan/jpnn)