Kondisi Jalan Nasional Disorot

Yoseph berharap, revisi undang-undang yang membahas tentang jalan segera rampung. Diantara peran undang-undang tersebut yang cukup menonjol adalah, kementerian PU dituntut menyiapkan alokasi dana khusus. Alokasi dana ini bisa dikucurkan untuk menambal jalan dalam keadaan darurat. Politisi asal PDIP itu menjelaskan, dengan aturan itu kementerian PU tidak perlu menunggu proses lelang dan administrasi lainnya untuk menghadapi kerusakan jalan yang tidak terlalu parah.

Menanggapi hal itu, Staf Ahli Menteri PU Bambang Goeritno Soekamto mengakui kondisi jalan nasional memang perlu diperbaiki. Dia menyebut, perbaikan jalan nasional itu sudah menjadi bagian dari rencana strategi (renstra) Kementerian PU 2010-2014. "Pak menteri sudah mempertimbangkan perbaikan tersebut," kata dia.

Indikator lain jika infrastruktur jalan masih buruk adalah, posisi jaringan jalan Indonesia dari aspek distribusi barang versi World Bank duduk diperingkat 75 dari 155 negara. "Ini menurun. Pada 2007 Indonesia di peringkat 43," terang Bambang. Untuk perbaikan jalan itu, digunakan dari beberapa pos anggaran. Diantaranya dari pajak peningkatan harga minyak, pajak kendaraan, dan hasil tilang pelanggaran di jalan raya. (wan)