Kondisi Politik Demokrasi Malaysia Keruh di Tengah Tantangan Menghadapi Pandemi Covid-19

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Peneliti Ahli Utama P2P LIPI- (Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences) Syafuan Rozi Soebhan mengungkapkan saat ini terjadi perubahan politik di Malaysia selama tiga tahun terakhir.

Yaitu sejak pemilihan umum Malaysia pada 2018 lalu yang memilih kembali Dt. Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri.

Terpilihnya Dt. Mahathir lewat gerakan semacam people power sekaligus mengakhiri enam dekade kekuasaan Barisan Nasional (BN) di Malaysia.

Pakatan Harapan (PH) pimpinan Mahathir Mohamad yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Aksi Demokratik (DAP), dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) berhasil mengalahkan Barisan Nasional dan menempatkan Mahathir sebagai Perdana Menteri.

"Kemudian dia mengundurkan diri hingga dihalang-halanginya Dt. Anwar Ibrahim untuk menjadi Menteri Besar apalagi Perdana Menteri, seakan siklus demokrasi yang memungkinkan oposisi silih berganti mengelola negara, amat pelik dan musykil di negeri jiran ini. Hingga naiknya PM Muhyiddin yang pro dan kontra, yang belakangan juga mengalami turbulensi dukungan dari para pengusungnya karena perkara memelihara cara hidup demokratik, tampaknya “masih jauh panggang dari api”," tutur Syafuan mengungkap masalah politik di Malaysia.

Dia mengatakan Malaysia adalah jiran tetangga terdekat Nusantara. Bukan hanya serumpun secara etnisitas yang memiliki kesamaan ras Asia-Melayu-Austronesia-Mongoloid, tetapi juga faktanya hadir “Sebumi” secara geopolitik, karena berbatasan langsung darat, laut dan udara.

Hal itu berlangsung sangat lama karena banyak perantau Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sebagian warga Malaysia leluhurnya perantauan dari Riau, Minang, Aceh, Jambi, Bugis, Banjar, Dayak, Jawa dan lainnya.

Ada nasihat tetua bahwa tetangga adalah saudara terbaik yang bisa diminta tolong dan didengar pandangannya. Apapun keadaannya, orang terdekat yang boleh membantu dan saling berwasiat kebaikan.