Kondomisasi Dinilai Legalkan Free Sex

Kondomisasi Dinilai Legalkan Free Sex
Bertepatan Dengan Hari AIDS Sedunia, ribuan kondom Sutra dan Fiesta dibagikan ke khalayak dengan menyerukan safe sex. Acara Ini Digelar Di Town Square Cilandak, Minggu (1/12). Foto Thomas Kukuh/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Raihan Iskandar mengatakan program pekan kondom nasional yang dijalankan Kementerian Kesehatan RI tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah penularan HIV/AIDS. Menurutnya, program itu justru punya pesan tersembunyi melegalkan seks bebas di kalangan masyarakat.

"Aneh nih pemerintah. Lalai dan gagal membangun pemuda Indonesia yang berkarakter, sekarang malah melegalkan kondom. Ini justru memfasilitasi tumbuh suburnya akar permasalahan tersebut. Solusinya ada pada pendidikan karakter dan agama,” kata Raihan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12).

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa pesan tersembunyi dari program kondomisasi ini adalah melegalkan free sex. Dia menuding program bisa diartikan sebagai ajakan bagi yang tidak ingin hamil saat berhubungan seks bebas, maka pakailah kondom.

"Program ini merupakan angin segar untuk orang-orang yang bergaya hidup free sex. Dengan kondom mereka leluasa untuk melakukan seks bebas kepada siapa saja," tegasnya menyayangkan.

Yang mengerikan, kata Raihan, ketika adanya kampanye kondomisasi ini, pemuda yang sebelumnya tidak terlintas di pikirannya untuk berhubungan seks dengan pacarnya, bisa jadi kemudian terlintas di pikirannya untuk mencoba kondom.

"Ini namanya lebih besar mudharat dari pada manfaatnya. Sudah manfaatnya belum tentu dapat (mencegah penularan HIV-red), mudharatnya sudah hampir pasti yaitu makin merebaknya praktik free sex,” tutur Politikus asal Aceh itu.

Raihan menambahkan bahwa selama ini pemerintah sudah cukup tenggang rasa dengan para korban AIDS. Tapi jangan sampai mengeneralisasi seolah-olah semua masyarakat terancam oleh HIV. (fat/jpnn)

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Raihan Iskandar mengatakan program pekan kondom nasional yang dijalankan Kementerian Kesehatan RI tidak


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News