Konfederasi atau Koalisi Harus Sebelum Pemilu

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan soal koalisi atau konfederasi bukan hal yang penting. "Itu sama saja. Hal terpenting adalah kapan konfederasi atau koalisi itu dilaksanakan. Jika pemerintahan ingin stabil maka konfederasi atau koalisi kah pilihannya harus dilaksanakan sebelum pemilu berlangsung," kata Arbi Sanit di Jakarta, Kamis (15/7).

Pegalaman koalisi yang serba tidak menentu sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2009, lanjutnya, harusnya jadi pembelajaran berharga bagi bangsa ini ke depan. "Lihat saja fraksi-fraksi di DPR. Meski di antara institusi parpolnya jelas-jelas berkoalisi, tetapi pada fraksi-fraksi di DPR saling berantam di antara sesama koalisi. Ini menggelikan," kata Arbi Sanit.

Lebih lanjut, Arbi Sanit mendesak pemerintah dan DPR segera membenahi pelaksanaan sistem pemilu. Yaitu  dengan melakukan revisi undang-undang pemilu, utamanya soal penetapan kapan konfederasi dan koalisi itu dilakukan. "Kalau saya sebaiknya konfederasi atau koalisi harus dilakukan sebelum pemilu berlangsung," tegasnya.

Dengan terbentuknya konfederasi atau koalisi sebelum Pemilu tersebut, lanjutnya, maka dinamika selama proses pemilu berlangsung tentu akan memperlihatkan ketegasan garis politik yang jelas hingga ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. "Artinya, begitu DPP partai politik menyatakan bergabung dengan parpol lainnya, maka keputusan tersebut pun ditindaklanjuti oleh DPD I dan DPD II. Jangan seperti sekarang, serba tidak jelas. Di pusat berantam, sementara di daerah berkoalisi," ujarnya.