Konferensi Bandung-Belgrade-Havana Hasilkan Belasan Rekomendasi untuk Indonesia
Berikutnya, Konferensi Bandung-Belgrade-Havana Inter and Trans Disciplinary menghasilkan rekomendasi peningkatan sinergi negara-negara anggota BRICS dan NAM dalam mengimbangi kekuatan Barat dan mengubah tata dunia seperti dicita-citakan Soekarno atau Bung Karno.
Selanjutnya, konferensi merekomendasikan soal perlunya sejenis sistem perbankan baru yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.
Termasuk, dibutuhkan mata uang baru yang berdasarkan sumberdaya alam dan manusia, bukan mengacu ekploitasi.
Konferensi Bandung-Belgrade-Havana Inter and Trans Disciplinary kemudian merekomendasikan pidato Bung Karno di PBB tahun 1960 menjadi paradigma bagi pembangunan tata dunia baru yang multidimensional.
Konferensi selanjutnya merekomendasikan pembangunan perangkat perekonomian dunia yang bisa disebut Green Bandung Wood sebagai alternatif dari kapitalisme Barat seperti IMF, Bank Dunia dan Bretton Wood.
Setelah itu, konferensi merekomendasikan di bidang gender agar semua pihak melakukan langkah bersama mengakhiri sistem patriarki dan kekerasan terhadap perempuan.
Selanjutnya, rekomendasi konferensi turut membahas fenomena di bidang sosial media. Sebab, saat ini terjadi kesemrawutan digital (digital disorder) yang berdampak pada kesehatan mental dan ekonomi masyarakat.
Konferensi pun mengusulkan dibuat perundang-undangan yang mengatur transformasi digital agar dampak negatif di media sosial bisa dihilangkan atau diminimalisir.
Konferensi Bandung-Belgrade-Havana Inter and Trans Disciplinary menghasilkan belasan rekomendasi yang ditujukan untuk Pemerintah RI
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Universitas Bakrie Jadi Jembatan Pengembangan Industri Halal Antara Indonesia dan Filipina
- Tokoh Masyarakat Hingga Akademisi Sebut Arinal Membawa Perubahan di Lampung
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Agung Wicaksono Tawarkan 3 Pilar Utama untuk Wujudkan Visi 'ITB 2030'
- Akademisi Ini Sebut Tak Ada Intervensi Presiden di Pilkada 2024