Konferensi Haji Internasional, Fokus Masalah Inklusivitas dan Digitalisasi Layanan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Bank Indonesia menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (7/10) kemarin.
Tema yang dibahas untuk kegiatan kali ini adalah 'Digitalisasi dan Inklusivitas Ekosistem Haji'.
Kepala Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan hal yang fokus dibahas ialah masalah inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah.
“Ada dua topik yang dibahas antara lain inklusivitas dan digitalisasi dalam kebijakan tingkat tinggi, serta yang kedua penerapan praktis digitalisasi haji dan umrah," ucap Anggito dalam sambutannya, Sabtu (8/10).
Dia menyebutkan ada beberapa alasan inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah dijadikan isu utama.
Pertama, ibadah haji dan umrah berkaitan dengan rukun Islam, sehingga misi haji atau penyelenggara harus meningkatkan kualitas layanannya secara bertahap.
Layanan yang dimaksud meliputi aspek ritual, pengajaran dan pelatihan, serta pemberian fasilitas seperti penerbangan, akomodasi, dan katering yang disediakan oleh teknologi dan informasi (IT).
Alasan kedua, terdapat fakta bahwa layanan-layanan tersebut mencakup berbagai masalah di luar aspek keagamaan. Di antaranya adalah penyediaan visa, keamanan, aspek pariwisata, logistik, teknologi kesehatan, bisnis dan keuangan.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Bank Indonesia menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (7/10)
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Luncurkan Buku Manajemen Haji, Cak Imin Sampaikan Usulan Penting
- HNW Mengajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi Terkait RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- BPKH Jelaskan Alasan Usulkan Setoran Awal Haji Naik Menjadi Rp 35 Juta
- IFG Optimalkan Layanan Perlindungan Asuransi Terbaik Bagi Jemaah Haji & Umrah