Konflik Bisa Merembet

Nah, disinilah yang rentan ada pelanggaran HAM. Ujung-ujungnya, Mukri mengatakan dari investigasi WALHI menemukan jika aparat kepolisian kerap tidak objektif ketika mengawal konflik antar masyarakat tersebut. Diantara tanda aparat kepolisian lebih condong memihak perusahaan perkebunan sawit adalah, ada sejumlah pos-pos polisi yang ada di dalam area perkebunan. "Polisi ternyata juga menjadi pelatih PAM Swakarsa perkebunan," tutur dia.

Dalam menangani konflik, masyarakat adat kerap menjadi korban kriminalisasi. Bentuknya, setiap ada masyarakat adat yang wadul ke polisi jika tanahnya diserobot perusahaan sawit, malah masyarakat yang dijadikan tersangka. Alasannya, mereka telah menghalang-halangi usaha dan perusakan aset perkebunan. "Jadi masyarakat adat lapor, disusul perusahaan juga lapor. Tapi posisi yang diunggulkan selalu perusahaan," tutur Mukri.

Di tengah ramainya pemberitaan pembantaian di perkebunan sawit Mesuji, WALHI mengeluarkan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Diantaranya, mendesak Kapolri agar segera menarik seluruh pasukan Brimob dari dalam area perkebunan sawit. Setelah itu, menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku penembakan sejumlah petani.

Desakan selanjutnya adalah, WALHI meminta supaya jajaran Polri ditarik masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Mukri, wewenang polisi saat ini sudah terlalu berlebihan ketika bertugas menjaga area perkebunan sawit. "Ingat, jika memang hutan untuk perkebunan itu dikelola pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, sekarang sudah ada Polisi Hutan," tandasnya.